Sawangan | https://jurnaldepok.buzz
Ketua Umum Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pendidikan Indonesia (LPPPI), H. Imam Kurtubi mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk memperbanyak jumlah sekolah Negeri khususnya sekolah negeri pada level menengah pertama sebagai upaya mengakomodir para lulusan sekolah dasar (SD) yang notabene pada setiap tahun jumlahnya terus meningkat.
“Salah satu pemicu carut marutnya proses PPDB di Kota Depok adalah belum terpenuhinya kebutuhan akan sekolah negeri di level sekolah lanjutan pertama (SMP) dan level sekolah lanjutan atas (SMA), dan khusus untuk level SMP seyogianya minimal ada satu SMP Negeri dalam satu wilayah Kelurahan karena jumlah lulusan SD dalam satu wilayah Kelurahan sangat banyak sehingga memicu terjadinya rebutan masuk SMP Negeri,” ujarnya.
Untuk level sekolah menengah atas (SMA) juga menurutnya perlu dilakukan penambahan sekolah negeri yang notabene dalam setiap PPDB masih menyisakan permasalahan.
“Sekolah SMA Negeri juga perlu ditambah, karena faktanya setiap tahun masih terjadi masalah lantaran banyak lulusan SMP yang tak terakomodir di SMA Negeri,” ungkapnya.
Dia menambahkan, penambahan sekolah negeri lanjutan pertama dan sekolah negeri lanjutan atas berbasis Islam juga perlu dilakukan mengingat sekarang keberadaan sekolah negeri berbasis Islam masih sangat minim.
“Bayangkan di sebuah Kota yang mengusung slogan sebagai Kota Religius hanya memiliki satu Mts Negeri dan belum punya Madrasah Aliyah Negeri (MAN) ini tentu sangat memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, minimal dalam satu Kecamatan ada satu sekolah Mts Negeri, dan di tiga atau empat Kecamatan minimal harus ada satu sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) ” ujarnya.
Dikatakannya, penambahan jumlah sekolah negeri baik sekolah negeri umum maupun sekolah negeri berbasis Islami, hendaknya dapat dilaksanakan secara bertahap dan dalam setiap tahun anggaran harus ada realisasi.
“Kami memahami pembangunan sekolah baru tentu membutuhkan biaya besar namun ini bisa dilakukan secara bertahap bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, yang penting setiap tahun anggaran minimal ada satu atau dua penambahan sekolah negeri baru,” tutupnya. n Asti Ediawan
